Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Skripsi ini berjudul tentang “Penegakan Hukum Terhadap Praktek
Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bina Widya di Kota Pekanbaru Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya penumpukan sampah yang terbuang berserakan ditepitepi jalan yang seolah terabaikan tanpa adanya pengangkutan. Pemerintah belum
melakukan tindakan terhadap sampah yang sudah menumpuk maupun penerapan
denda atau sanksi terhadap pelaku yang membuang sampah di pinggir jalan. hal ini
bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur
mengenai pengelolaan sampah yang menyebutkan pengangkutan dalam bentuk
membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara
atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan
hukum terhadap praktik pengelolaan sampah di Kecamatan Bina Widya Kota
pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik
pengelolaan sampah di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan bagaimana upaya
mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik pengelolaan sampah
di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini ditentukan oleh jenis
penelitian hukum sosiologis. Setelah data terkumpul, data diolah dengan
menggunakan metode kualitatif, sedangkan didalam menarik kesimpulan ditetapkan
dengan cara berpikir metode induktif. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa
penegakan hukum terhadap praktek pengelolaan sampah di Kecamatan Bina Widya
Kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah belum dapat berjalan dengan baik sehingga belum dapat
mengatasi persoalan-persoalan sampah sepenuhnya. Hambatannya adalah minimnya
fasilitas tempat pembuangan sampah, Sistim pengupahan tenaga harian lepas yang
tidak mensejahterakan petugas kebersihan, tidak ada sanksi yang tegas, serta
partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Upayanya adalah
mengupayakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan transparansi dari
semua pihak, mengoptimalisasikan fungsi kelembagaan yang bertanggung jawab,
menguatkan fungsi regulasi, membenahi teknis operasional pengelolaan sampah, dan
penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar.