Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Resort Pelalawan

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih
berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara
pidana yang ditanganinya, kepolisian Resort Pelalawan tidak menerapkan
diskresinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah pertama:
Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencurian
ringan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian
republik indonesia di kepolisian resort pelalawan, kedua apakah faktor-faktor
pengambat pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencurian
ringan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian
republik Indonesia di kepolisian resort pelalawan, ketiga bagaimana upaya
menghadapi hambatan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak
pidana pencurian ringan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang
kepolisian republik indonesia di kepolisian resort pelalawan. tujuan penelitan
adalah pertama untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan diskresi
kepolisian terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan undang-undang
nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesiadi kepolisian resort
pelalawan, kedua untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan
diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan undangundang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesiadi kepolisian
resort pelalawan, ketiga untuk mengetahui upaya menghadapi hambatan
dalampelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencurian ringan
berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik
indonesiadi kepolisian resort pelalawan. Jenis penelitian yang penulis lakukan
adalah dengan menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis yang dibatasi
pada penelitian berlakunya hukum positif yang terjadi ditengah masyarakat dalam
Pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencurian ringan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia Di Kepolisian Resort Pelalawan. Hasil penelitian diketahui bahwa
Pelaksanaan Diskresi di Kepolisian Resort Pelalawan kurang berjalan dengan
semestinya, Faktor penghambatnya adalah Penangkapan ketika tersangka bersama
keluarga Penangkapan yang terjadi terkadang harus berhadapan dengan keluarga,
yang terkadang tersangka saat bersama keluarga melakukan perlawanan,
kemudian faktor lainya adalah Tersangka yang tidak kooperatif, factor lainya
Faktor Anggota yang tidak memahami Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan
upayanya Penangkapan dengan mengedepankan HAM