Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang–Undangnomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturanperundangan-undangan.Saat ini penyalahgunaan narkotika
melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan
anak-anak.Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang akhirnya merugikan anak-anak penerus bangsa.Penyalahgunaan narkotika
mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas danberdimensi
internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan
narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat
kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era
globalisasi saat ini. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalahbagaimanakah
Penegakan Hukum bagi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polisi
Resor Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika?,apakahHambatan dalamPenegakan Hukum Bagi
Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten
Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika?dan Apakah Upaya Dalam Mengatasi HambatanDalam Penegakan
Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor
Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika?.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis
dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa
wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Penegakan Hukum Bagi
Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten
Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotikabelum terlaksana dengan baik karena masih banyak terdapat
peningkatan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum PolresKabupaten
Kepulauan Meranti.Hambatan DalamPenegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan
Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten Kepulauan Meranti
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayaitu
Faktor Wilayah, kurangnya personil, kurangnya sarana dan prasarana dari
personil, faktor ekonomi dan lingkungan. Upaya dalam mengatasi Hambatan
DalamPenegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum
Polisi Resor Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaadalah dengan upaya Preemtif, Preventif dan
Represif serta adanya peran serta masyarakat yang baik dalam menaggulangi
bahaya narkoba ini bersama-sama dengan aparat.