PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Permasalahan dalam penelitian ini masih adanya masyarakat yang
membuang sampah sembarangan tidak pada tempat pembuangan akhir (TPA),
sehingga sanksi yang di berikan kepada masyarakat yang melanggar hanya
diberikan teguran tanpa adanya proses sanksi pidana barupa denda terhadap
masyarakat yang melanggar peraturan tersebut sehingga tidak memberikan ejek
jera.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga di Kecamatan
Marpoyan Damai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Sampah, untuk menjelaskan hambatan peranan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga dan untuk
menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan peranan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga tersebut.
Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber
data terdiri atas data primer, data sekunder dan data tertier dengan teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan.
Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data
akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah
diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir
induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu
pernyataan atau kasus yang bersifat umum.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga di Kecamatan Marpoyan
Damai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Sampah adalah belum berjalan seperti yang diharapkan yang
mana tidak adanya yang memberikan laporan walaupun sudah diberikan arahan
dan sosialisasi terhadap kewajiban tetapi masih tidak mentaati Peraturan Daerah
tersebut, serta tidak adanya sanksi tegas diberikan kepada Pemerintah untuk
menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,
padahal dalam Peraturan Daerah yang menyebutkan penerapan sanksi
administratif berupa teguran tertulis, perhentian sementara kegiatan, penutupan
lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah dan/atau Uang paksa. Hambatan yang
muncul adalah tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah, tidak adanya
koordinasi yang di lakukan oleh Dinas terkait dalam menerapkan sanksi terhadap
masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak adanya pemberitahuan
dan kerjasama kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam
menindak terhadap masyarakat yang membuang sampah dan kurangnya sarana
prasarana dan operasional serta masih rendahnya kesadaran hukum terhadap
masyarakat dan urangnya pengawasan terhadap masyarakat yang membuang
sampah sembarangan dengan upaya memberikan sanksi yang tegas agar
memberikan efek jera, meningkatkan koordinasi menambah sarana prasarana dan
operasional serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar timbulnya
kesadaran hukum terhadap masyarakat.